Benarkah LSM Anti Sawit Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan ?

Dalam seminggu terakhir banyak isu beredar bahwa diduga ada pihak lain termasuk jejaring LSM dalam kebakaran hutan dan lahan (karhula). Bahkan beberapa media masa termasuk media sosial memuat pemberitaan akan hal ini.

Para pejabat juga mulai berpikir dari sudut kemungkinan adanya aktor yang sistematis dibalik karhula. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI (inilah.com, 21 Oktober 2015) meminta agar LSM WWF perlu diperiksa juga karena konsesi hutan yang dikelola WWF di salah satu kabupaten provinsi Jambi juga terbakar. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabarnya (Bisnis Indonesia, 21/10/2015) meminta Badan Intelijen Negara (BIN) turun tangan untuk meneliti dugaan adanya skenario yang sisitematis dalam karhula.

Kebakaran hutan dan lahan tahun ini kelihatanya memang mempunyai irama tersendiri seakan ada yang mengatur. Awalnya pusat karhula berada di provinsi Riau, lalu pindah ke Sumatera Selatan, lalu bergeser lagi ke Kalimantan Tengah, kemudian ke Jambi. Dan sejak tanggal 20 Oktober mulai merambah hutan-hutan lindung di pulau Jawa dan Indonesia Timur mulai dari Gunung Ceremai, kemudian ke Merpati, Merbabu, Semeru, Luwu, Sindro Sumbing, Cikurai dan Bromo Tengger.

Pola teratur yang demikian wajar menimbulkan pertanyaan atau dugaan lain. Pertama, Jika karhula disebabkan atau setidaknya dimulai pembukaan lahan dengan cara bakar tak terkendali sebagaimana kebiasaan petani, mengapa karhula tahun ini begitu massif dan tidak serentak disetiap daerah-daerah tersebut di atas? Bukankah para petani sudah ada dan berada lama di setiap daerah-daerah tersebut? Kedua, Jika El Nino disebut sebagai salah satu pemicu atau pengakselerasi kebakaran, bukankah seluruh daerah di Indonesia tekena dampak El Nino secara bersamaan dan tidak bergilir? Secara logika, karena petani berada di setiap daerah-daerah karhula tersebut dan El Nino menerpa setiap daerah secara bersamaan, maka seharusnya karhula terjadi serentak atau tidak bergilir.

Ketiga, Menurut data World Resources Institute (www.globalforestwacht.org), bahwa titik api yang terjadi pada bulan Juli sampai Oktober 2015 di Indonesia, 86 persen berada di kawasan hutan. Dan hanya 14 persen di konsesi perkebunan. Jika pembakaran lahan dituding sebagai bagian land clearing untuk perkebunan kelapa sawit, mengapa 86 persen titik api berada di kawasan hutan? Dan mengapa hutan lindung di pulau Jawa dan Indonesia Timur tersebut (yang tidak memiliki sawit) juga terbakar? Dan Keempat, secara akal sehat sulit diterima bahwa pemilik konsesi perkebunan melakukan pembakaran, selain melanggar aturan dengan hukuman berat, juga akan merugikan sendiri termasuk kebun disekitarnya. Sejauh ini, tuduhan terhadap perusahaan sawit sebagai pembakar hutan/lahan umumnya didasarkan pada bukti terjadinya kebakaran pada konsesi perkebunan, yang dianggap lalai memadamkan api. Dengan logika yang sama, bukankah pemerintah harus juga di periksa mengingat kawasan hutan (hutan negara) yang justru paling banyak terbakar?

Jika dengan logika di atas para petani, pemilik konsesi kebun dan pemerintah bukan aktor utama bahkan cenderung korban karhula, berarti ada aktor utama karhula yang belum terungkap selama ini. Menduga-duga bahwa ada pihak yang bermain dibalik itu semua, wajar-wajar saja. Ada yang menduga karhula bermotif politik dari pihak yang tidak menyukai atau sengaja meruntuhkan popularitas pemerintahan Jokowi.

Dugaan yang makin kencang belakang ini ditujukan pada LSM anti sawit yang memiliki jejaring sampai ke desa-desa di sentra sawit. Dugaan terhadap LSM anti sawit ini didasarkan pada logika bahwa LSM anti sawit selama ini menggunakan segala cara untuk menjatuhkan citra sawit Indonesia di mata internasional. Dengan melakukan karhula selain dapat menjerat pemilik konsesi juga sekaligus menjatuhkan citra sawit Indonesia.

Dugaan-dugaan tersebut jangan dibiarkan berkembang tanpa pembuktian lebih lanjut. Jika tidak dilanjutkan pembuktian emperis dugaan dapat menjadi fitnah atau pengalih persoalan. Oleh sebab itu, aparat pemerintah termasuk BIN perlu segera dan secepat mungkin melakukan riset factfinding untuk mengungkap keadaan yang sesungguhnya terjadi. Lembaga negara seperti BIN yang memiliki kemampuan riset intelijen dan akses informasi luas yang tidak dimiliki lembaga lain diharapkan mampu mengungkap kebenaran. Selain untuk menjawab benar tidaknya dugaan-dugaan tersebut, hasil riset juga bermanfaat bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif karhula secara dini kedepan.

18,055 total views, 20 views today

3,466 thoughts on “Benarkah LSM Anti Sawit Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan ?