Menuntut HCS dan HCV Di Kawasan Budidaya Salah Alamat

Di Indonesia, hutan lindung/konservasi berfungsi sebagai pelestarian HCV, HCS dan biodiversity. Sedangkan kawasan budidaya termasuk lahan perkebunan sawit berfungsi ekonomi

Negara Indonesia bukanlah Eropa dan Amerika Serikat. Di negara-negara Eropa maupun Amerika Utara, pada awal pembangunannya sudah menghabiskan hutannya, baik itu hutan lindung maupun hutan konservasi termasuk penghuninya. Tidak ada lagi hutan primer yang tersisa maupun satwa-satwa sub tropis saat ini. Meskipun tidak mungkin lagi mengembalikan yang sudah hilang di masa lalu, generasi Eropa dan Amerika Utara dewasa ini, membangun kembali hutannya termasuk membangun ulang kawasan konservasi (High Concervation Value, HCV) dan kawasan stok karbon tinggi (High Carbon Stock, HCS). Jika saat ini negara-negara Eropa maupun Amerika Utara memiliki hutan, adalah hutan sekunder, eks lahan pertanian yang telah ditinggalkan (Soemarwoto, 1992).

Bagaimana dengan Indonesia? Meski masih sedang bergelut dalam membangun ekonomi, Indonesia sejak awal pembangunannya sudah jauh-jauh hari mengklasifikasi mana hutan yang dapat dikonversi (deforestable) mana hutan yang harus dipertahankan (non deforestable) sebagai tempatnya HCV dan HCS. Hutan yang di dalamnya HCS dan HCV dalam Undang-Undang Kehutanan No.41/1999 dikenal dengan hutan lindung dan hutan konservasi yang dalam Undang-Undang Tataruang Nasional (UU 26/2007) disebut Kawasan Lindung.

Menurut Statitistik Kehutanan (2013) luas hutan lindung 30.39 juta hektar dan luas hutan konservasi adalah sekitar 22.06 juta hektar. Rinciannya antara lain adalah hutan Cagar Alam (3.9 juta hektar), hutan Suaka Margasatwa (5.2 juta hektar), Taman Nasional (12.3 juta hektar), Taman Wisata Alam, Taman Hutan Rakyat dan Taman Buru (0.83 juta hektar).

Hutan tersebut merupakan hutan primer, asli dan dilindungi serta tidak boleh dikonversi kepada penggunaan lain. Pada hutan lindung dan konservasi itulah “rumahnya” biodiversity seperti satwa-satwa liar, ragam tumbuhan dan mikroba, fungsi tata air dan konservasi ekosistem secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia pelestarian HCV, HCS dan biodiversity sudah ada tempatnya yakni di hutan lindung dan hutan konservasi tersebut.

Hutan yang boleh dikonversi untuk kebutuhan pembangunan adalah hutan produksi khususnya hutan produksi yang dapat dikonversi (convertible forest) dengan prosedur tertentu dan telah diatur dalam undang-undang kehutanan tersebut. Hutan produksi disebut sebagai bank lahan (land bank) sebagai persediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penduduk yang seperti areal perkotaan, pemukiman, industri, pertanian, perkebunan, dan lain-lain yang dalam undang-undang tataruang disebut sebagai kawasan budidaya.

Proses konversi hutan produksi menjadi kawasan budidaya oleh Pemerintah dasarnya hanya kebutuhan pembangunan/penduduk. Undang-undang Kehutanan mengamanatkan bahwa konversi hutan produksi menjadi kawasan budidaya tidak didasarkan pada nilai karbon stok sebagaimana dituntut oleh LSM. Sepanjang benar-benar hutan produksi berapa pun nilai karbon stoknya boleh dikonversi menjadi kawasan budidaya. Sebaliknya jika hutan konservasi dan lindung, sekecil apapun karbon stoknya tidak boleh dikonversi menjadi kawasan budidaya.

Oleh karena itu, salah alamat jika negara-negara Barat termasuk LSM menuntut pelestarian HCV,HCS atau biodiversity di HGU perkebunan sawit maupun di kawasan budidaya secara umum. Tuntutan ngawur para LSM tersebut sama ngawur-nya juga jika kita menuntut fungsi ekonomi dari hutan lindung/konservasi. Masing-masing memiliki tempat dan fungsi yang berbeda dalam harmoni ruang nasional.

13,553 total views, 27 views today

2,810 thoughts on “Menuntut HCS dan HCV Di Kawasan Budidaya Salah Alamat