Replanting dan ISPO Sawit Rakyat Butuh Terobosan Kebijakan Tenurial

Presiden perlu mengambil terobosan kebijakan tenurial untuk legalitas lahan petani sawit. Tidak ada institusi lain yang dapat menyelesaikan legalitas lahan dan badan usaha petani selain Pemerintah sendiri.

    Lagi-lagi rencana replanting sawit rakyat terganjal oleh ketiadaan sertifikat lahan petani. Padahal sekitar 20 ribu hektar sawit rakyat sudah siap untuk direplanting. Tidak hanya replanting terganjal, sertifikasi ISPO yang mandatori (wajib) juga sawit rakyat sulit dilakukan karena terganjal masalah legalitas tenurial. Padahal 3 juta petani sawit dengan luas kebun sawit total sekitar 4.5 juta hektar, telah berjasa menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar CPO dunia sejak tahun 2006.

    Masalah legalitas lahan petani ini bukan masalah baru, tetapi sudah masalah lama yang dibiarkan berlarut-larut. Bahkan masalah legalitas lahan ini bukan hanya terjadi pada petani sawit, tetapi juga hampir seluruh petani di Indonesia, sebagian besar lahanya tidak memiliki legalitas. Selain legalitas lahan, legalitas badan usaha petani juga tak pernah ada sepanjang Indonesia merdeka.

    Legalitas tenurial maupun legalitas badan usaha petani, sepenuhnya ada ditangan pemerintah. Tidak ada institusi lain yang berhak memberikan legalitas lahan dan usahatani. Hanya pemerintah yang berhak mengeluarkannya. Namun faktanya sampai hari ini, layanan pemerintah ini tak kunjung datang. Publik bertanya, apa susahnya pemerintah memberikan legalitas lahan dan usaha petani sawit rakyat?

    Mungkin saja ada beragam masalah seperti kesesuaian tataruang, berada dalam kawasan hutan dan seterusnya. Hal ini juga kewenangan penuh Pemerintah yang seharusnya dapat diselesaikan Pemerintah sendiri. Untuk kesesuaian Tataruang maupun kawasan hutan, jangankan petani, sebagian besar masyarakatpun tidak mengetahui persis mana batas kawasan hutan dan tataruang yang sering berubah-ubah dan hanya Pemerintah yang tahu.

    Sudah saatnya petani kita termasuk petani sawit rakyat memperoleh perhatian. Presiden Jokowi sudah saatnya ambil terobosan kebijakan tenurial yang memberikan legalitas lahan dan legalitas badan usaha kaum Marhaen ini. Kementerian terkait khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tataruang serta Kementerian Hukum dan HAM, duduk bersama dan menyelesaikan legalitas tenurial petani ini.

    Para petani sawit rakyat, membangun kebunnya dengan biaya sendiri, tanpa subsidi yang memebebani APBN/APBD. Para petani sawit dengan inisiatif sendiri telah melepaskan banyak penduduk dari kemiskinan. Dengan jumlah petani sawit sekitar 3 juta orang dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, berarti sawit rakyat setidaknya telah mengurangi kemiskinan sekitar 12 juta orang. Artinya jika dari dahulu para petani sawit terrsebut tidak mengambil inisiatif bekebun sawit, maka ada 12 juta rakyat miskin yang harus ditanggung Pemerintah.

    Jika batas garis kemiskinan sekitar Rp 350 ribu per bulan atau Rp 4.2 juta per tahun per kapita, maka sawit rakyat telah menghemat beban anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan sekitar 50.4 trilyun per tahun. Setidak-tidaknya hitung-hitungan tersebut dapat meyakinkan Pemerintah untuk menyelesaikan legalitas tenurial petani sawit.

    Kementerian dan pemerintah propinsi/kabupaten terkait bukan saatnya lagi “meneriaki” legalitas tenurial petani. Saatnya kerja, kerja dan kerja, yakni mengambil terobosan kebijakan tenurial untuk legalitas lahan sawit petani yang telah berlarut-larut dan terwariskan lintas generasi.

418 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *